Mari Melek Cagar Budaya Indonesia

Mari Melek Cagar Budaya Indonesia

Baru-baru ini kasus pembongkaran 4 ruang kelas SDN 062 Ciujung Kota Bandung menghebohkan masyarakat. Pasalnya, ruang kelas yang dibongkar tersebut termasuk dalam katagori bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan.

Sesuai UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka semua bangunan cagar budaya tidak boleh dirusak. Pembongkaran bangunan cagar budaya sebagaimana yang terjadi di SDN Ciujung Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pengrusakan bangunan cagar budaya.

Kasus SDN Ciujung Kota Bandung itu menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari tentang keberadaan bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi. Masyarakat kita belum sepenuhnya melek cagar budaya.

Adapun definisi cagar budaya berdasarkan pasal 1 UU Cagar Budaya  merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Alasannya, sebagai warisan budaya, Cagar Budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sayangnya, definisi sebagaimana termaktub dalam  pasal 1 UU Cagar Budaya tersebut tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Sehingga kemudian, masih kerap kali dijumpai kasus-kasus pembongkaran bangunan cagar budaya sebagaimana yang terjadi di SDN Ciujung Kota Bandung.

Bangunan cagar budaya kerap kali dibongkar dengan dalih diremajakan. Diganti dengan bangunan yang lebih modern dengan dalih mengikuti perkembangan jaman. Bangunan cagar budaya yang nota bene disebut khalayak awam sebagai bangunan kuno kerap kali dianggap tidak memiliki nilai, terutama nilai komersial.

Selama ini ada persepsi bahwa bangunan cagar budaya diidentikkan sebagai bangunan kuno peninggalan era kerajaan maupun saat kolonial Belanda. Padahal, jika mengacu kepada pasal 5 UU Cagar Budaya maka sebuah bangunan yang berusia paling singkat 50 tahun selama memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa dikatagorikan sebagai bangunan cagar budaya.

Jika memenuhi persyaratan tersebut, maka setiap orang yang memiliki/dan atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Untuk kemudian dilakukan pemeringkatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk dicantumkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Belum melek cagar budaya-nya mayoritas masyarakat Indonesia memang memunculkan sikap ketidakpedulian terhadap upaya pelestarian bangunan cagar budaya. Sehingga manakala ada bangunan kuno yang telah berusia lebih dari 50 tahun yang dibongkar maka mayoritas masyarakat lebih bersifat permisif.

Padahal, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta melestarikan bangunan cagar budaya. Pelestarian bangunan cagar budaya bukan hanya domain pemerintah semata.

Untuk itu, kepedulian terhadap cagar budaya, termasuk bangunan kuno, hendaknya dimulai sejak dini. Pengenalan terhadap bangunan cagar budaya diberikan secara formal di bangku sekolah. Bisa saja disisipkan dalam mata pelajaran Sejarah, misalnya.

Yang terpenting, pengenalan bangunan cagar budaya tidak sekadar menghapal apa saja bangunan cagar budaya. Tetapi anak-anak diajarkan secara langsung bagaimana terlibat dalam pelestarian bangunan cagar budaya, serta mengajari anak-anak mengenal ketentuan pelestarian bangunan cagar budaya sebagaimana dalam UU Cagar Budaya tersebut.

Dengan mengenalkan bangunan cagar budaya sejak dini ke anak-anak diharapkan ada respon positif menumbuhkan sikap peduli terhadap pelestarian bangunan cagar budaya.

Kepastian hukum

Selain upaya yang ditujukan kepada anak-anak, pelestarian bangunan cagar budaya harus berada di koridor kepatuhan menjalankan aturan yang ada. Ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya dengan alasan apapun tidak boleh dirobohkan tanpa ada izin dari pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya.

Jangankan merobohkan, untuk melakukan pemugaran bangunan cagar budaya harus sesuai UU Cagar Budaya. Ada syaratnya sebagaimana yang disebut dalam  pasal 77 ayat (2)  UU Cagar Budaya, yakni pemugaran harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaannya dengan tingkat perubahan sekecil mungkin.

Bilamana persyaratan itu tidak dipenuhi, maka bisa dikatagorikan melanggar hukum. Yakni sengaja merusak cagar budaya yang berdasarkan UU Cagar Budaya pasal 105 bisa   dipidana penjara paling lama 15 tahun  serta denda maksimal Rp 5 miliar. Selain itu, dalam pasal 115 disebutkan kewajiban pihak yang merusak untuk  mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri.

Tentu saja  pemberian sanksi bagi para pelanggar perlu ditegakkan. Pemberian  kepastian hukum seperti itu sangat diperlukan sebagai bagian upaya melestarikan bangunan cagar budaya.

Komitmen melestarikan bangunan cagar budaya harus selalu dilakukan. Pelestarian bangunan cagar budaya tetap memiliki aspek positif bagi perekonomian. Bangunan cagar budaya yang masih terawat dengan baik bisa dijadikan sebagai obyek wisata seiring terus tumbuhnya pariwisata heritage seperti di sejumlah kota yaitu Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

Menjadi hal penting supaya  bangunan cagar budaya tidak  musnah terlindas modernisasi sebuah kota. Sehingga kelak, keberadaan bangunan cagar budaya tak sekadar hanya dongeng sejarah bagi anak cucu kita.

Mari, melek cagar budaya. AK1/Didit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *