ADA DPD RI Kunjungi OJK Jabar

ADA DPD RI Kunjungi OJK Jabar

BANDUNG – Komite IV DPD RI mengunjungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat dan berjumpa dengan  pelaku usaha jasa keuangan khususnya perbankan, untuk mendengarkan masukan terkait spin off unit usaha syariah (UUS).

 

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ayi Hambali mengatakan spin off unit usaha syariah menjadi bank syariah secara mandiri harus tuntas dilaksanakan pada tahun 2023, sementara disisi lain masih banyak unit usaha bank syariah yang belum siap.

 

“Khusus untuk modal usaha, masih dianggap memberatkan bagi usaha syariah untuk lepas dari bank induk. Nah, apakah nanti akan ada keringanan, kita sedang mencari masukan kepada pelaku usaha perbankan di daerah, salah satunya di Jawa Barat,” ujarnya di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Jalan Dago Kota Bandung,  Kamis (26/9).

 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 11/10/PBI/2009, unit usaha syariah wajib dipisahkan dari induk jika nilai asetnya mencapai 50 persen dari total induk dan seluruh wajib berdiri sendiri 15 tahun setelah UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah diterbitkan. Artinya, pada tahun 2023 semua sudah harus jadi entitas yang berdiri sendiri.

 

Modal minimal unit usaha syariah bisa spinn off minimal adalah 500 miliar rupiah, sedangkan bank BUKU II hanya bisa melakukan penyertaan maksimal 20 persen dari modal. Kondisi ini sangat menyulitkan bank sekelas bank daerah (BPD) atau bank perkreditan rakyat (BPR). AK1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *