ADA Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Jabar

ADA Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Jabar

KAB BANDUNG,-Beberapa daerah di Jawa Barat yang terindikasi melakukan praktek korupsi.

Menanggapi kondisi tersebut Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) turut serta dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Umum LAKRI, H.M Samuel Steven Lee Lahenko disela Rampimnaslub LAKRI di Villa Bougenville, Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Kamis (20/6/2019)

Samuel menyebutkan saat ini pihaknya tengah mendalami kasus tersebut untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib.
“Ada beberapa daerah yang memang menjadi target utama kami, udah beberapa Kepala Daerah yang kami lakukan investigasi dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sekarang masih di penjara,” kata Steven.
Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui ada indikasi korupsi di wilayahnya sehingga diharapkan masyarakat ikut juga berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Kenapa saya berani katakan, karena agar masyarakat tahu ada indikasi korupsi di wilayahnya,” ucapnya.
Adapun, Ketua Dewan Kehormatan LAKRI, Haidar Alwi memberikan apresiasi terhadap Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) yang tetap konsisten membantu pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di tanah air.

Dia menilai peran serta LAKRI bagi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup baik.

“Saya sangat apresiasi terhadap LAKRI sebagai lembaga yang selalu memberikan motivasi terhadap pemberantasan korupsi dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya tindak pidana korupsi,”

Dia menambahkan pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberangkatkan kader-kader terbaik LAKRI untuk mengikuti study banding ke luar negeri. Sedangkan untuk negara mana yang akan dikunjungi, masih dalam pembahasan.
“Saya akan usulkan kepada Presiden dan jajarannya serta DPR bahwa LAKRI merupakan satu-satunya lembaga yang secara kongkrit mengusulkan study banding ke luar negeri,”pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, Dewan Kehormatan LAKRI Sandy Nayoan mengatakan, LAKRI akan terus membangun kemitraan dengan seluruh Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah agar lebih mudah berkomunikasi. Karena saat ini menurut PPATK banyak transaksi keuangan yang mencurigakan. “LAKRI perlu akses untuk menginvestigasi hal tersebut,” ungkapnya.

Sandy menyebutkan ke depan LAKRI akan mengedepankan pola-pola pencegahan dan sosialiasi tentang pemahaman bagaimana korupsi bisa terjadi.

“Contohnya banyak penyalahgunaan anggaran desa, maka LAKRI akan masuk ke pedesaan untuk mengedukasi kepala-kepala desa tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai tupoksi yang ada,”pungkasnya (AK2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *