KATA OJK, Sistem Keuangan di Jabar Masih Stabil

KATA OJK, Sistem Keuangan di Jabar Masih Stabil
BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa stabilitas dan kinerja sektor jasa keuangan Indonesia hingga Triwulan I tahun 2019 dalam kondisi baik dan terjaga, sejalan dengan penguatan kinerja intermediasi dan perbaikan profil risiko lembaga jasa keuangan.
Kepala OJK Jawa Barat Triana Gunawan mengatakan International Monetary Funds (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan perekonomian global, terutama didorong oleh penurunan pertumbuhan negara ekonomi maju. Untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan moneter global akan lebih akomodatif dengan reafirmasi dari The Fed maupun European Central Bank yang tidak akan menaikan suku bunga kebijakan di tahun ini.
Menurutnya pelonggaran kebijakan moneter di negara ekonomi maju turut mendorong likuiditas ke negara ekonomi berkembang. IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dari 5,12 perse  menjadi 5,24 persen.
“Untuk Jawa Barat sendiri, realisasi Triwulan I 2019 tercapai sebesar 5,43 persen, lebih tinggi dari Nasional yang berada di angka 5,07 persen,” ujarnya Senin (20/5).
Seiring dengan pencapaian positif tersebut, industri jasa keuangan di Jawa Barat meneruskan tren pertumbuhan di triwulan I 2019. Kredit perbankan tumbuh sebesar 6,92% persen (yoy) menjadi sebesar 444,5 triliun rupiah dan piutang pembiayaan sebesar 2,65 persen (yoy) menjadi sebesar 78,8 triliun rupiah.
Dari sisi penghimpunan dana, kinerja penghimpunan dana LJK di Jawa Barat terhitung cukup solid. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan per triwulan I 2019 tumbuh sebesar 6,08 persen (yoy). Penghimpunan dana melalui pasar modal di Jawa Barat pada TW I 2019 tercatat sebesar 234,01 miliar rupiah yang berasal dari aktivitas penawaran umum perdana dan penawaran umum terbatas.
Dari sisi penetrasi pasar modal di Jawa Barat, jumlah Single Investor Identification (SID) tercatat bertumbuh 58,17 persen atau sebanyak 310.472 dengan nilai transaksi mencapai 11,93 triliun rupiah, menempati posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Di tengah perkembangan intermediasi keuangan tersebut, risiko Lembaga Jasa Keuangan di Jawa Barat (risiko kredit dan likuiditas) masih pada level yang manageable dengan membaiknya risiko kredit perbankan dengan indikator Non-Performing Loan (NPL) gross menjadi 3,32 persen (Maret 2018: 4,15 persen).
Sementara, rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga tercatat mengalami penurunan menjadi 2,8 persen (Maret 2018: 3,1 persen). Intermediasi perbankan cukup optimal dengan perolehan rasio LDR 92,55 persen, naik dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 91,82 persen (Maret 2018).
Ke depan, OJK akan terus memantau perkembangan di pasar keuangan global dan domestik, serta dampaknya terhadap pertumbuhan intermediasi sektor jasa keuangan nasional. OJK juga akan senantiasa memantau potensi risiko yang mungkin timbul untuk tetap menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.
“Untuk itu, OJK Jawa Barat senantiasa memperkuat koordinasi dengan para stakeholder terkait untuk memenuhi prasyarat yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kinerja intermediasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta senantiasa melakukan pengawasan melalui pemantauan berkesinambungan terhadap kinerja industri jasa keuangan di Jawa Barat, untuk memastikan kondisi yang memadai, beroperasi secara sehat, efisien dan berdaya saing,” tuturnya. AK1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *