Dosen Unpad, Ida Widianingsih, M.A., PhD., Raih Hibah Kompetitif di Australia

Dosen Unpad, Ida Widianingsih, M.A., PhD., Raih Hibah Kompetitif di Australia

BANDUNG – Perempuan memiliki  kesempatan dan kompetensi yang sama dengan laki-laki dalam berkiprah di lingkup pemerintahan. Meski demikian, masih sedikit kaum perempuan yang menduduki berbagai posisi penting pada tatanan birokrasi di Indonesia.

 

“Dari beberapa riset, dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak perempuan yang bisa tembus (jadi) pejabat Eselon II. Tidak mudah, kalau ada perempuan bisa duduk di Eselon II, berarti dia punya kelebihan yang luar biasa,” ungkap dosen Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Ida Widianingsih, M.A., PhD.

 

Ida menjelaskan, minimnya kaum perempuan menduduki jabatan tinggi pada birokrasi dipengaruhi berbagai faktor. Sebagaimana ditemukan dari penelitiannya bersama peneliti pada Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif FISIP Unpad Feri Faizal, S.AP., fenomena ini diibaratkan sebagai teori glass ceilling atau metafor adanya hambatan tak terlihat yang dihadapi perempuan untuk maju di bidang pemerintahan.

 

Lebih lanjut riset tersebut menemukan setidaknya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perempuan untuk mencapai karir puncak dalam birokrasi lokal di Indonesia. Faktor tersebut diantaranya  sistem pemerintahan yang masih mewarisi budaya organisasi maskulin (masculine organizational culture), aspek kultural dan religi yang melahirkan ‘pelabelan tertentu’ pada pejabat perempuan (negative stereotype), pilihan personal perempuan sendiri  (commitment of women to organization), hingga terjadi segregasi pekerjaan tertentu yang mengaitkan pekerjaan dengan jenis kelamin  (sex-based occupational segregation).

 

Hal ini mendorong Ida melakukan riset lebih dalam mengenai aspek kepemimpinan perempuan di tatanan birokrasi Indonesia.

 

“Ini bukan soal kemauan, bukan soal kemampuan, tetapi banyak faktor kalau bicara tentang perempuan di birokrasi,” kata Ida.

 

Bahkan, dari salah satu riset yang telah dilakukan bersama dua dosen FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, dan Mudiyati Rahmatunnisa, PhD, di salah satu lingkup pemerintahan di Jawa Barat, Ida menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan birokrasi secara relatif masih belum substantif dan cenderung sekadar memenuhi target kuantitas.

 

“(Dari riset itu) perempuan yang aktif di politik itu tidak selalu menunjukkan bahwa dia powerfull enough dan bisa melakukan banyak perubahan signifikan. Beberapa diantaranya masuk karena syarat kuota. Dan dia seolah-seolah (menjadi) pengambil keputusan utama,” papar Ida.

 

Serupa dengan riset tersebut, Ida kemudian melakukan riset lainnya. Kali ini, ia menggandeng dua akademisi dari Flinders University, Australia, yaitu Dr. Helen McLaren dan Assoc/Prof Cassandra Star. Proyek riset ini bertujuan membangun kolaborasi antara pemerintah Indonesia/Australia dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan  di sector publik di Indonesia.

 

Saat diwawancarai Humas Unpad, Selasa (5/9), Ida menjelaskan sedikit mengenai kondisi kepemimpinan perempuan di Australia. Adanya keterbukaan dalam menyampaikan pendapat mendorong perempuan Australia relatif lebih aktif dalam urusan pemerintahan. Di sana, aspek kultur tidak terlalu menekan perempuan untuk maju.

 

“Kebebasan berpendapat membantu mereka (perempuan) berekspresi,” imbuh Ida.

 

Melalui riset ini, ida berharap berbagai gagasan, tantangan, masa depan, hingga solusi terbaik dapat lebih menguatkan peran perempuan di bidang pemerintahan. Perempuan tidak lagi hanya menjadi label, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam sistem pemerintahan tersebut. AK1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *